/ September 14, 2016

Sekolah sehari penuh  atau  full day school (FDS) yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sejauh ini terus menuai diskursus dan perdebatan pro-kontra, meski saat ini Mendikbud telah menarik kebijakan FDS tersebut. Mendikbud pun mengakui bahwa gagasan tersebut hanya bentuk interpretasi dirinya terhadap visi dan misi presiden. Dalam visi dan misi presiden, terdapat instruksi untuk melakukan revolusi karakter anak bangsa (revolusi mental). Menurut Mendikbud, dalam penerapan sistem FDS bertujuan untuk membangun karakter pada anak-anak, sehingga secara perlahan anak tersebut tidak menjadi liar.

Ketegasan Mendikbud menarik kebijakan FDS yang semakin liar patut mendapatkan apresiasi. Disadari atau tidak, gagasan tersebut secara filosofis dan praksis bermasalah dalam tatanan demografi Indonesia. Selain itu, diskursus dan perdebatan FDS banyak menuai respon yang dibumbui oleh persepsi-persepsi miring. Persepsi itu bermacam-macam, seperti perbedaan ideologi, politik, dan kepentingan lain. Tentunya, respon ini jauh dari semangat mencari jalan keluar untuk pendidikan yang lebih baik.

Respon yang berkembang tidak perlu terlalu reaktif. Sebab, gagasan Mendikbud tentang FDS bukanlah hal baru. Ada beberapa negara yang telah menerapkan sistem FDS ini. Salah satu negara yang menjadi patokan penerapan FDS adalah Finlandia yang dikenal dengan SDM terbaiknya. Finlandia merupakan negara yang berhasil melakukan reformasi pendidikan sejak tahun 1970. Belakangan ini, di Indonesia sendiri semakin banyak sekolah-sekolah swasta yang telah menerapkan sistem FDS tersebut. Jadi gagasan FDS bukan sesuatu yang asing dan luar biasa, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Realitas ini menunjukkan bahwa sebaik apapun gagasan-gagasan untuk mencari jalan keluar pendidikan bisa menimbulkan diskursus dan perdebatan pro-kontra. Karena saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara sedang rendah (low trust). Maka dari itu, Mendikbud patut mempertimbangkan dan melihat kembali kondisi masyarakat dalam melontarkan gagasan-gagasannya. Dalam konteks ini, pejabat tidak sepatutnya banyak melontarkan gagasan yang sifatnya hanya sebatas wacana. Sebab, posisi pejabat berbeda dengan pengamat. Pejabat adalah pembuat kebijakan Idealnya, kebijakan tersebut disertai kajian yang mendalam terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat (Jawa Pos, 12/08).

Tanpa harus menjadi bagian pro dan kontra pada diskursus FDS ini, terlebih dahulu perlu diakui bahwa fakta dunia pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Bahkan, permasalahan formal pendidikan belum tuntas seutuhnya. Misalnya, masalah ujian nasional yang sampai sejauh ini perlu dilakukan evaluasi. Padahal jika menilik sistem pendidikan FDS di Finlandia tidak mengenal adanya ujian nasional. Mereka mencoba menghilangkan proses pembelajaran yang lebih dominan pada ranah kognitif, namun diganti dengan proses interaksi dan penguatan emosionalitas sesuai usia anak. Fokus, merupakan tujuan terpenting dalam pembelajaran, berdasarkan kebutuhan anak (need assessment), sehingga fokus penyerapan sesuai dengan proses kematangan anak-anak.

Makin pelik lagi permasalahan formal pendidikan jika melihat realitas sistem kurikulum saat ini. Permasalahan kurikulum 2013 sejauh ini masih jauh dari harapan. Implementasi kurikulum 2013 di era Anies Baswedan belum tuntas seutuhnya dan menyentuh visi dan misi presiden melalui Nawacita di bidang pendidikan. Kesenjangan pendidikan juga terkait dengan fasilitas infrastruktur, fasilitas penunjang, hingga sumber daya tenaga pengajar menjadi salah satu permasalah formal pendidikan di Indonesia. Sebagaimana data yang terhimpun, masih ada sekitar 10.985 desa yang belum memiliki sekolah dasar (Kompas, 10/08). Gambaran sepintas terkait permasalahan pendidikan ini cukup menjelaskan bahwa betapa kompleksnya masalah pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Gagasan FDS Mendikbud tentu akan mendapatkan banyak kendala dalam praksisnya saat diterapkan jika permasalahan mendasar pendidikan formal saat ini tidak segera dituntaskan.

Jika penerapan FDS ditarik pada ranah sosio-kultur, secara rasional FDS akan terkendala pada eksistensi pendidikan umum dan agama yang riil berkembang di Indonesia saat ini. Resistensi sosial-kultur sulit untuk dihindari. Tak hanya terkait paradigma pemikiran pendidikan, tetapi juga menyangkut permasalahan keyakinan berdasarkan keterikatan keagamaan. Yang paling nampak, yaitu gagasan FDS ini masih sangat eksklusif adalah realitas kesiapan sekolah-sekolah di negeri ini. Dalam penerapannya, sekolah dituntut untuk siap baik sarana prasarana, anggaran, bahkan muatan kurikulum. Sejauh ini beberapa sekolah yang telah menerapkan FDS pun sejauh ini sangat eksklusif, khususnya dari segi bayaran, tentunya akan menjadi masalah bagi masyarakat jika diterapkan pada semua sekolah di Indonesia.

Masih banyak yang perlu dibenahi sebelum gagasan-gagasan ideal diterapkan pada pendidikan di negeri ini. Gagasan ideal diharapkan tidak hanya sebatas sebuah wacana yang dapat menurunkan semangat untuk terus memperbaiki permasalahan pendidikan negeri ini. Hal terpenting yang harus dilakukan Mendikbud adalah melakukan pembenahan sistem dan kurikulum pendidikan yang lebih sesuai dengan karakteristik Indonesia, sehingga mampu menjawab tantangan zaman dan tidak menafikan karakter sebagai pondasi penting dalam pendidikan.**